Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

                   

                            Definisi pajak dikutip dari ww.wikipedia.org : “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum”.  Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan serta pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan. Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

 

Ketentuan pajak penghasilan diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2000 dan dilengkapi dengan peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan.  Mekanisme dan tata-cara penghitungan pajak penghasilan berpedoman pada Norma Penghitungan Pajak Penghasilan sebagimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak nomor : KEP-545/PJ/2000.  Berikut ini adalah elemen yang digunakan dalam penghitungan pajak penghasilan bagi pekerja yang berstatus sebagai pegawai berdasarkan norma penghitungan pajak penghasilan.

 

Penghasilan Kotor (BRUTO) adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak sebagaimana diatur sesuai PPh pasal 21 dan PPh pasal 26, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1.   Penghasilan Rutin (Berkala), yaitu penghasilan yang diterima pegawai secara teratur setiap bulan berupa : gaji, tunjangan-tunjangan, lembur, uang makan, uang transpor dan sejenisnya

2.   Penghasilan Tidak Rutin (Tahunan), yaitu penghasilan yang diterima pegawai dalam waktu tidak tentu dan umunya sekali atau lebih dalam setahun, berupa : tunjangan hari raya (THR), bonus, tantiem, insentif tahunan dan sejenisnya

3.   Penerimaan Natura, yaitu jenis penghasilan lain yang diterima pegawai dalam bentuk fisik benda/barang, berupa : pemberian sembako, bantuan lauk-pauk, nutrisi tambahan, fasilitas catering dan sejenisnya. Dalam penghitungan pajak penghasilan, penerimaan natura harus di konversikan dalam satuan nilai/harga tertentu

4.   Premi Asuransi, yaitu premi asuransi atas nama pegawai yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada instansi terikait, berupa : premi Jamsostek, premi AKDHK, premi asuransi kesehatan dan sejenisnya

 

Pengurangan Penghasilan Kotor (PPK) adalah komponen yang dapat diperhitungkan sebagai unsur pengurangan Penghasilan Kotor (BRUTO) yang diterima pegawai, yaitu :

1.   Biaya Jabatan, adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Tarif biaya jabatan sebesar 5% dari jumlah Penghasilan Kotor (BRUTO) dan jumlah maksimum diperkenakan sebesar Rp.1.296.000 setahun

2.   Iuran Hari Tua, adalah iuran yang menjadi tanggungan pegawai yang dibayarkan kepada instansi terkait sehubungan kepeserta pegawai dalam program hari tua, berupa : iuran JHT Jamsostek, iuran program pensiun dan sejenisnya

 

Penghasilan Bersih (NETO) adalah jumlah Penghasilan Kotor (BRUTO) dikurangi jumlah Pengurangan Penghasilan Kotor (PPK)

 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas nilai maksimum penghasilan pegawai yang tidak dikenakan pajak penghasilan dan ditetapkan berdasarkan status perkawinan. Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi pegawai sebesar Rp.13.200.000,- setahun dan tambahan untuk setiap tanggungan keluarga sebesar Rp.1.200.000,- setahun.

 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah jumlah Penghasilan Bersih (NETO) dikurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak (PTKP)

  

Tarif Pajak Penghasilan adalah jumlah pajak penghasilan yang dikenakan atas jumlah prosentase yang ditetapkan secara progresif berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) selama setahun, dengan besaran sebagai berikut :

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)          Tarif PPh

s/d  25.000.000                                                  5%   

25.000.001 s/d 50.000.000                                  10%

50.000.001 s/d 100.000.000                                15%

100.000.001 s/d 200.000.000                              25%

Diatas 200.000.000                                            35%

 

Pajak Penghasilan Terhutang (PPh) adalah jumlah kewajiban pajak penghasilan yang diperhitungkan kepada pegawai berdasarkan perhitungan Tarif Pajak Penghasilan

 

FORMULA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh.21)

Berdasarkan elemen pajak penghasilan tersebut diatas, maka penghitungan pajak penghasilan seorang pegawai atas penghasilan yang diterima selama setahun dapat dirumuskan sebagai berikut :

 

About these ads

3 Balasan ke Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

  1. Rizka Alhabsyi mengatakan:

    bagaimana dengan pasal 22-25 mengenai PPH

  2. Ellen mengatakan:

    Makasy infonya,, bermanfaat sekali :)

  3. Anonymous mengatakan:

    Artikel ini sangat membanty tapi sebaiknya artikel ini srgera di revisi,karena tarif dan ketentuan pajak telah berubah.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: